Complaint Letter

Jalan Bumi Lestari No. 24
Tambun Selatan
Bekasi

June 21, 2015

The Manager
Angkasa Jaya Ltd.
Jalan Sultan Agung No. 23
Bekasi

Dear Sir ,

I am writing to complain about a wrong delivery.
I ordered a medium-sized short-sleeved apple-green shirt. But you sent me two extra-large long-sleeved shirts in horrible black and cherry red.

As if this were not enough, I waited three weeks instead of your promised four-days time of delivery. You can imagine how disappointed I am to have received this package. I feel that your company is directly to blame.

I am, therefore, writing to return this package. You wrote that the color I ordered is not available. Please send me an alternative for the shirt in other colors or I will have to request an immediate refund of the money I spent on the shirt.

I look forward to receiving your prompt reply.



Yours faithfully,

Ryan Ignatius Salim

Letter Of Order

Color World
12: New Market, Dhaka – 1200
10th Januari 2015
Manager
Sales Division
National Paints Co. Ltd
20, Tongi, Gajipur

Sub: Order for various paints
Dear Sir,
Thank you for yor quotation and the price list. We are glad to place our first order with you for the following item :
SL.NO Description Quantity Weight Unit Price Amount (Tk.)
1 Enamels Paint 25 Tints 10 lbs 1000 25.000
2 Synthetic Paint 20 Tints 200 lbs 2000 40.000
3 White Paint 10 Tints 10 lbs 500 5.000 70.000

Since the above goods are required immediately as our stock is about exhaust very soon.
We request you to send the goods through your ”Motor” van as the carriage inward is supposed to be borne by you.

We shall arrange payment within ten (10) days to comply with 5/10, Net 30 terms. Please send all commercial and financial documents along, with goods. We reserve the right to reject the goods if received late.
Yours Faithfully, 

Ryan Ignatius
Purchase Manager
Color World

Application Letter

March 29, 2015

Mr. Surya Saputra
MNM Company
Cawang, Jakarta Timur

Dear Mr. Surya,

I am writing to apply for the programmer position advertised in the Kompas Newspaper. As requested, I am enclosing a completed job application, my certification, my resume and three references.

The opportunity presented in this listing is very interesting, and I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. The key strengths that I possess for success in this position include:

• I have successfully designed, developed, and supported live use applications
• I strive for continued excellence
• I provide exceptional contributions to customer service for all customers

With a BS degree in Computer Programming, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project. I also have experience in learning and excelling at new technologies as needed.

Please see my resume for additional information on my experience.

I can be reached anytime via email at ryanignatius93@gmail.com

Thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity.

Sincerely,

Ryan Ignatius

Lirik Lagu Dear God

DEAR GOD

A lonely road, crossed another cold state line

Miles away from those I love

Purpose hard to find

While I recall all the words you spoke to me

Can't help but wish that I was there

Back where I'd love to be, oh yeah

Dear God the only thing I ask of you

Is to hold her when I'm not around

When I'm much too far away

We all need that person who can be true to you

But I left her when I found her

And now I wish I'd stayed

'Cause I'm lonely and I'm tired

I'm missing you again, oh no

Once again

There's nothing here for me on this barren road

There's no one here while the city sleeps

And all the shops are closed

Can't help but think of the times I've had with you

Pictures and some memories will have to help me through, oh yeah

Dear God the only thing I ask of you is

To hold her when I'm not around,

When I'm much too far away

We all need that person who can be true to you

I left her when I found her

And now I wish I'd stayed

'Cause I'm lonely and I'm tired

I'm missing you again oh no

Once again

Some search, never finding a way

Before long, they waste away

I found you, something told me to stay

I gave in, to selfish ways

And how I miss someone to hold

When hope begins to fade...

A lonely road, crossed another cold state line

Miles away from those I love

Hope is hard to find

Dear God the only thing I ask of you is

To hold her when I'm not around,

When I'm much too far away

We all need the person who can be true to you

I left her when I found her

And now I wish I'd stayed

'Cause I'm lonely and I'm tired

I'm missing you again oh no

Once again

MORALITAS KORUPTOR

ABSTRAKSI

Korupsi merupakan fokus yang sangat penting dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah terhadap korupsi, karena korupsi merupakan hal yang amat penting yang harus segera di hilangkan atau setidaknya berkurang di negara Republik Indonesia ini. Karena korupsi merupakan penyakit negara yang sangat berdampak pada pembangunan, tatanan sosial dan juga politik. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu daya muslihat, ketidakjujuran dan penyembunyian suatu kenyataan.

Dan Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dalam dunia bisnis, korupsi dapat sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu Negara, dapat merusak generasi bangsa dan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap tindak korupsi. Karena tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dilakukan yang mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi Negara.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Seperti yang kita semua telah ketahui, sejak pertama kali diberitakan hingga saat ini korupsi telah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Karena setiap hari nya dalam berbagai media massa baik cetak maupun elektronik disajikan kasus-kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh berbagai oknum. Memang korupsi tidak hanya terjadi pada masa sekarang saja, tetapi sudah terjadi sejak dulu kala. Bahkan lebih parahnya lagi di masa sekarang ini korupsi terdengar seperti sesuatu yang telah menjadi salah satu dari aspek kebudayaan kita. Padahal korupsi itu sendiri dapat merusak nilai-nilai kehidupan seperti misalnya nilai agama, adat-istiadat dan lain-lain. Dalam perspektif agama pun, korupsi dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sangat tercela karena mengambil hak yang bukan miliknya. Karena lemah dan rendahnya tingkat keimanan seseorang serta menipisnya etika dan moral adalah faktor yang menyebabkan seseorang akan mudah sekali tergiur dengan uang, harta dan kekayaan. Sehingga mereka tidak bisa menahan diri dari godaan-godaan yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Karena orang yang memiliki sikap disiplin dan jujur pastilah tidak akan melakukan tindakan korupsi.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah
1.2.1 Rumusan Masalah
1. Bagaimana dampak korupsi bagi Negara maju dan Negara Indonesia terhadap sebuah bisnis ?
2. Siapa yang mempunyai tanggung jawab terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia ?
1.2.2 Batasan Masalah
Penulis hanya membatasi masalah yang mencakup mengenai moralitas koruptor, dampak apa aja yang ditimbulkan dan kaitannya dengan bisnis serta siapa yang bertanggung jawab terhadap korupsi di Indonesia. Dengan menyertakan salah satu contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Yaitu pengumpulan data yang didapat dari sumber-sumber atau data yang sudah ada.

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis, jurnal ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditumbulkan korupsi terhadap sebuah bisnis.
2. Untuk mengetahui siapa yang memiliki wewenang atau tanggung jawab terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia.
Disamping tujuan diatas jurnal ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Etika Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Bonar Panjaitan.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang hendak dicapai berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang moralitas korupsi.

2. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan khususnya tentang pengertian korupsi itu sendiri dan pihak mana saja yang bertanggung jawab dengan ada nya kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Korupsi
Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral. Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam sistem demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum, tetapi tidak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri.
Korupsi berasal dari kata latin Corruptio atau Corruptus. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis Corruption, dalam bahasa belanda Korruptie, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Sementara, Bank Dunia membatasi pengertian korupsi hanya pada, “Pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi.” Ini merupakan definisi yang sangat luas dan mencakup tiga unsur korupsi yang digambarkan dalam akronim KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Adapun faktor-faktor penyebab korupsi, antara lain :
1. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenanng, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara Negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara, mampu mendorong penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5. Kemiskinan, keserakahan, masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
8. Budaya permisif/serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika.

2.2 Moralitas dan Moral
Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup tentang baik-buruknya perbuatan manusia. (W.Poespoprojo, 1998: 18). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Sedangkan Moral adalah suatu aturan atau tata cara hidup yang bersifat normatif (mengatur/mengikat) yang sudah ikut serta bersama kita seiring dengan umur yang kita jalani (Amin Abdulah: 167), sehingga titik tekan ”moral” adalah aturan-aturan normatif yang perlu ditanamkan dan dilestarikan secara sengaja, baik oleh keluarga, lembaga pendidikan, lembaga pengajian, atau komunitas-komunitas lainnya yang bersinggungan dengan masyarakat.
Velazquez memberikan pemaparan pendapat para ahli etika tentang lima ciri yang berguna untuk menentukan hakikat standar moral (2005:9-10). Kelima ciri tersebut adalah sebagai berikut:
1. Standar moral berkaitan dengan persoalan yang dianggap akan merugikan secara serius atau benar-benar menguntungkan manusia. Contoh standar moral yang dapat diterima oleh banyak orang adalah perlawanan terhadap pencurian, pemerkosaan, perbudakan, pembunuhan, dan pelanggaran hukum.
2. Standar moral ditetapkan atau diubah oleh keputusan dewan otoritatif tertentu. Meskipun demikian, validitas standar moral terletak pada kecukupan nalar yang digunakan untuk mendukung dan membenarkannya.
3. Standar moral harus lebih diutamakan daripada nilai lain termasuk kepentingan diri. Contoh pengutamaan standar moral adalah ketika lebih memilih menolong orang yang jatuh di jalan, ketimbang ingin cepat sampai tempat tujuan tanpa menolong orang tersebut.
4. Standar moral berdasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak. Dengan kata lain, pertimbangan yang dilakukan bukan berdasarkan keuntungan atau kerugian pihak tertentu, melainkan memandang bahwa setiap masing-masing pihak memiliki nilai yang sama.
5. Standar moral diasosiasikan dengan emosi tertentu dan kosakata tertentu. Emosi yang mengasumsikan adanya standar moral adalah perasaan bersalah, sedangkan kosakata atau ungkapan yang merepresentasikan adanya standar moral yaitu “ini salah saya,” “saya menyesal,” dan sejenisnya.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber untuk menjawab rumusan dan tujuan masalah.
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, website resmi dan lain-lain.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Dampak Korupsi Terhadap Negara Maju dan Negara Berkembang Indonesia
Dampak korupsi terhadap Negara-negara maju, baik sosialis maupun kapitalis, tidak membawa bencana sedemikian hebatnya bila disbanding dengan dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara berkembang, baik sosialis maupun non sosialis. Hal ini mungkin karena masyarakat yang sudah maju pada hakikatnya adalah masyarakat berteknologi dan efisiensi yang melekat pada mereka, membantu menyeimbangkan akibat buruk korupsi yang ganas di perusahaan swasta.
Di masyarakat Negara berkembang seperti Indonesia, sebaliknya korupsi mempunyai sifat yang keras yang sebagian karena seluruh sistem tidak benar-benar efisien. Di samping itu, kemakmuran yang dalam keseluruhannya merupakan gambaran masyarakat maju, cenderung mengempukkan dampak korupsi. Korupsi memberikan dampak ketergantungan pada berbagai manifestasi, memantapkan cengkeraman vested interest di dalam negeri suatu negara. Misalnya, pemilikan dan penguasaan sumber-sumber alam kita. Sering kali, baik perseorangan maupun swasta, diizinkan untuk mengeksploitasi tambang dan hutan sekehendak hati, karena elite politik dan administrasi lokal telah disuap dan dibeli. Elite yang disuap tidak lagi dalam posisi mencegah si serakah dari berbuat sesuka hati, menghancurkan lingkungan alam.
Korupsi dapat membawa dampak buruk, walaupun tidak langsung terhadap hubungan-hubungan rasial. Bila dunia usaha ditengah masyarakat yang berasal dari asal-usul keturunan yang berbeda-beda, dikuasai oleh kelompok rasial tertentu, maka konsumen yang banyak diantaranya berasal dari kelompok rasial lain, mungkin akan mengaitkan setiap kenaikan harga dengan “keserakahan” kelompok rasial tersebut.
Penciptaan ruang atau Negara yang benar-benar anti-korupsi adalah dengan perpaduan elemen-elemen yang secara aktif mengurusi permasalahan dan pengaturan didalam Negara. Pertama, legislatif yang terpilih haruslah mereka yang benar-benar mengetahui posisi mereka sebagai pelayan dan perpanjangan tangan dari rakyat secara keseluruhan. Kedua, harus ada sikap yang tegas dalam keputusan dan kinerja eksekutif negara. Dalam hal ini adalah sesuatu yang mustahil perbaikan dilakukan oleh sebuah negara, bila yang menjadi teladan rakyat secara keseluruhan, juga menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Ketiga, keberadaan legislatif yang mengerti dengan tugasnya dan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, serta peran eksekutif, jajaran menteri dan pelaksana programnya yang benar-benar berkiblat pada rakyat, belum sepenuhnya efektif untuk memberantas budaya korupsi yang sudah akut, tanpa dibarengi oleh sistem peradilan yang independen. Keempat, auditor negara sebagai pejabat yang bertugas memeriksa pemasukan dan pengeluaran pemerintah.

4.2 Kasus Korupsi dan Pihak yang Bertanggung Jawab
JAKARTA – KPK segera memastikan penetapan tersangka baru kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK menghargai dan mengapresiasi putusan majelis hakim PT DKI Jakarta atas peningkatan vonis penjara 12 tahun Budi Mulya yang semula hanya 10 tahun.
Abraham kemudian menanggapi pernyataan sejumlah pihak, termasuk keluarga Budi Mulya bahwa Budi hanya sebagai korban dan adanya penumpang gelap dalam kasus Century. Menurutnya, yang harus diingat putusan banding itu bukan akhir dari kasus Century. Artinya, masih terbuka kemungkinan tersangkanya bertambah. “Sekarang KPK masih terus mendalami dan menelusuri kasus Century. Jadi masih terbuka kemungkinan kasus ini dikembangkan (ke tersangka lain),” kata Abraham saat dihubungi SINDO, Senin 15 Desember 2014.
Diketehui PT DKI memperberat pidana penjara untuk Budi Mulya dari 10 tahun menjadi 12 tahun. Sementara hal-hal lainnya tetap seperti yang diputus Pengadilan Tipikor, di antaranya, pidana denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.
Atas putusan yang menjadi 12 tahun ini, majelis punya sejumlah pertimbangan memberatkan. Dua di antaranya, yakni selain menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar perbuatan Budi Mulya dan dewan gubernur BI lainnya juga telah menimbulkan gangguan laju pertumbuhan perekonomian negara.
Rabu 16 Juli 2014, majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta yang diketuai Aviantara memutus Budi Mulya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perbuatan Budi Mulya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikor secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan primer. Uang Rp1 miliar yang diterima dari pemilik saham PT Bank Century Tbk Robert Tantular pun dirampas untuk negara. Majelis menilai dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari Rp7,451 triliun.
Dalam putusan tingkat pertama itu, majelis menuangkan pihak yang bersam-sama Budi Mulya yakni, mantan Gubernur BI Boediono, mantan Deputi Gubernur Siti Chalimah Fadjriyah, mantan Deputi Gubernur Muliaman Dharmansyah Hadad, mantan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Swaray Goeltom. Selanjutnya, mantan Deputi Gubernur (alm) S Budi Rochadi, Robert Tantular, Harmanus H Muslim, dan mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede.
Satu majelis hakim lainnya, menilai mantan Ketua KSSK sekaligus mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga dinilai bersama-sama melakukan korupsi.

4.3 Hasil Penelitian
Berdasarkan uraian artikel berita diatas, berbagai kejanggalan ditemukan dalam kasus tersebut. Bahkan KPK berencana menyergap seorang petiggi kepolisian yang diduga menerima suap dari kasus itu. Kejanggalan semakin menguat ketika Badan Pemeriksa Keuangan laporan awal terhadap Bank Century sebanyak delapan halaman beredar luas di masyarakat. Masalah pokok bank century yang ingin dibahas pemerintah bukanlah tentang kemungkinan dampak sistemik bank century, melainkan masalah pembengkakan dana talangan terhadap bank century ini. Sebab bank CIC yang merupakan awal mula terbentuknya bank century memang sudah bermasalah dan masih dibantu oleh BI dengan saran merger yang membentuk bank century. Masalah bank CIC dan merger yang dilakukan, tidak pernah dibicarakan ke public dan bahkan tidak pernah dibahas dalam pemerintahan. BI pun tidak pernah diberikan sanksi karena sarannya itu. Namun jika dilihat dari sisi positif, pemerintah sudah menunjukan peningkatan kinerja dengan membahas dampak sistemik yang dapat menjadi salah satu bukti kesalahan dalam pengambilan keputusan bail out.
Menurut data yang ada, pada tahun 2008 memang sedang terjadi krisis ekonomi global. Sehingga Indonesia pun terkena dampaknya, yakni saat itu Indonesia juga mengalami krisis ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan turunnya nilai kurs dan nilai aset-aset saham dan bahkan surat utang Indonesia pada saat itu. Terlepas dari bermasalah atau tidaknya bank century, beberapa pihak di antaranya mantan wakil presiden Jusuf Kalla menilai bahwa bank century adalah bank yang kecil, sehingga jika ditutup maka tidak mungkin mengakibatkan dampak sistemik terhadap bank-bank lain. Apa lagi saat rapat panwas pada 19 september 2012, Jusuf Kalla menegaskan bahwa dari rekaman rapat keputusan bail out pada November 2008, sama sekali tidak disebutkan kata sistemik dalam rapat tersebut. Dan dalam keputusan rapat keputusan bail out itu tidak disebutkan dalam putusan rapat tentang kata sistemik.

4.4 Pihak yang Bertanggung Jawab
Di Indonesia yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab akan adanya korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena sesuai dengan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Adapun tugas dan wewenang KPK menurut pasal 6 adalah :
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Korupsi umumnya sering terjadi di Negara berkembang, contohnya Indonesia dan merupakan faktor penghambat pembangunan di negara tersebut. Korupsi merambah kesemua aspek pemerintahan mulai dari wilayah politik,birokrasi sipil dan sistem sosial seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Artinya politik tidak hanya terjadi disektor pemerintahan tetapi juga di sektor swasta. Oleh karena itu kopsi adalah musuh bersama yang harus dibasmi, bukan dilestarikan atau bahkan disebut sudah membudaya karena korupsi merupakan tindak kejahatan. Dan sebuah Negara akan maju dan berkembang apabila didukung dengan pemerintahan yang adil dan bersih dari unsur-unsur korupsi.

5.2 Saran
Menurut saya seharusnya kita sebagai warga Negara yang baik harus lebih meningkatkan pengawasan dalam memantau kinerja pemerintahan dan apabila menemukan adanya indikasi tindak korupsi jangan segan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Selain itu dari segi pendidikan juga harus diperkenalkan dan diajarkan tentang korupsi sejak dini agar tercipta individu yang berkarakter, berakhlak dan bertakwa. Serta yang paling penting kita harus mendukung kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya dalam membasmi “tikus-tikus” nakal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA
Semma, Mansyur. 2008. Negara dan Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Noeh Fuad, Munawar. 2005. Kiai di Republik Maling, Jakarta: Penerbit Republika.
Arijanto, Agus. 2011. Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis : Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis.
Sabir Lalahu (2014, 16 Desember). KPK Segera Pastikan Tersangka Baru Century.Sindonews.com [Online]. Tersedia:http://nasional.sindonews.com/read/937731/13/kpk-segera-pastikan-tersangka-baru-century-1418655131
Aprillins (2010, 17 Maret). Makna Moralitas dan 5 Ciri Standar Moral. Tersedia:http://aprillins.com/2010/1608/makna-moralitas-dan-lima-ciri-standar-moral/
Achmad Romadhoni (2013, 25 Desember). Moralitas Koruptor. Blogspot.com [Online]. Tersedia : http://ach-romadhoni.blogspot.com/2013/12/tugas-4-etika-bisnis-moralitas-koruptor.html

PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Abstraksi

Praktek monopoli merupakan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Monopoli ini akan berdampak buruk bagi pelaku usaha bisnis dan bagi masyarakat menengah kebawah. Tetapi monopoli dapat pula terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, sehingga timbul apa yang disebut sebagai monopoly by the lawa. Dalam UUD 1945 juga dibenarkan adanya monopili jenis ini, yaitu dengan memberi hak monopoli ileh negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta cabang-cabang prodksi yang menyangkut hidup orang banyak.

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia usaha. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik. Dalam kondisi demikian, yang harus dituntut adalah bentuk persaingan yang sehat, Karena kita tahu dalam praktek, banyak terjadi bentuk persaingan yang tidak sehat (unfair), yang akan mematikan persaingan itu sendiri, dan pada gilirannya memunculkan praktek monopoli.

Di Indonesia, dengan sistem ekonomi Pancasila secara implisit justru mengakui adanya monopoli oleh Negara, yaitu terdapat dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 , Suatu pasar dikatakan terjadi monopoli apabila : pelaku usaha sebagai price maker mutlak; tidak ada persaingan; adanya entry barrier bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk pasar yang sudah di monopoli.

Dengan demikian, praktik monopoli akan menguasai pangsa pasar secara mutlak sehingga pihak-pihak lain tidak memiliki kesempatan lagi untuk berperan serta.
Apalagi kalau produk yang dimonopoli itu merupakan kebutuhan primer, dapat dipastikan mereka akan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.
Dalam kondisi yang demikian, masyarakat tidak mempunyai alternatif lain kecuali membeli produk yang dimonopoli tersebut dan akan terjadi pula inefisiensi dalam menghasilkan produk.

A.    Rumusan Masalah

1.      Bagaiman gambaran umum Praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat ?

B.     Tujuan

1.      Untuk mengetahui gambaran umum Praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. 

BAB II

LANDASAN TEORI

A.    Pengertian monopoli

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidan industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk didalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti.

B.     Jenis monopoli

Ada dua macam monopoli. Pertama adalah monopoli alamiah dan yang kedua adalah monopoli artifisial. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini, sesungguhnya pasar bersifat terbuka. Karena itu, perusahaan ain sesungguhnya bebas masuk dalam jenis industri yang sama. Hanya saja, perusahaan lain tidak mampu menandingi perusahaan monopolistis tadi sehingga perusahaan yang unggul tadi relatif menguasasi pasar dalam jenis industri tersebut.

Yang menjadi masalah adalah jenis monopoli yang kedua, yaitu monopoli artifisial. Monopoli ini lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri industri dalam negeri, demi memenuhi economic of scale, dan seterusnya. Pertimbangan yang irasional bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa dari yang samar-samar dan besar muatan ideologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Monopoli ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok yang mendapat monopoli dan merugikan kepentingan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas masyarakat

C.     Undang-undang tentang monopoli

Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besra, dalam banyak hal praktik monopoli, oligopoli, suap, harus dibatasi dan dikendalikan, karena bila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagaimana juga ditempuh oleh Negara maju semacam Amerika, adalah melalui undang-undang anti-monopoli.

Di Indonesia untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada UU tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A.    Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni wawancara dan observasi.

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yan harus diteliti dan juga untuk mengetahui informasi dari responden (Sugiyono, 2012).

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (Gulo, 2006)

B.     Validitas Instrumen Penelitian.

Suatu instrumen dikatakan validitas (kesahidan) yang baik jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusmya hendak diukur (Nunnally dalam susilo dkk, 2008).

BAB IV

PEMBAHASAN

A.    Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT “ X “ adalah:

1.      Fungsi PT “ X “sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT.”X”. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT.” X”sendiri.

2.      Krisis listrik memuncak saat PT.” X “ memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PT “ X “ berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

Dikarenakan PT.” X “ memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. “ X “, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

1.      Monopoli PT “ X “ ditinjau dari teori etika deontologi

Konsep teori etika deontologi ini mengemukakan bahwa kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, suatu tindakan itu bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri dan harus bernilai moral karena berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang baik dari pelaku.

Dalam kasus ini, PT “ X “sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT. “ X” belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya.

2.      Monopoli PT.” X “ ditinjau dari teori etika teleologi

Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dalam kasus ini, monopoli di PT.” X : terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945, dimana pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT.” X “ dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi.

3.      Monopoli PT.” X” ditinjau dari teori etika utilitarianisme

Etika utilitarianisme adalah teori etika yang menilai suatu tindakan itu etis apabila bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Tindakan PT. “ X” bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis, karena mereka melakukan monopoli. Sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT. “ X “.

BAB V

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT. X telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tinfakan PT. X ini telah melanggat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tenatang Lrangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

B.    Saran

Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investro untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor, sehingga tidak dapat terjadi penyimpangan  yang merugikan masyarakat. Pemerintah dapat memeprbaiki kinerja PT. X saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesehjateraan masyarkat banyak sesuai amanat UUD Pasal 33.

sumber :

Sugiyono, (2008) Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta 

http://teguhpic.blogspot.com/2009/10/tugas-kelompok-131009.html

http://lppcommunity.wordpress.com/2009/01/08/etika-bisnis-monopoli-kasus-pt-perusahaan-listrik-negara/

http://muzajjaddotcom.wordpress.com/2010/12/24/praktek-monopoli-dan-persa/

http://repository.upi.edu/7023/2/S_PKK_1204692_Chapter3.pdf

Undang-Undan Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ekonomi Internasional

TUGAS EKONOMI INTERNASIONAL

NAMA     : Ryan Ignatius

KELAS      : 4EA22

NPM       : 16211515

1.      Apa yang dimaksud dengan tarif optimal dan bagaimana cara menentukannya ?

Jawab  :

tarif optimal adalah yang dapat memaksimalkan manfaat netto yang bersumber dari  perbaikan nilai tukar perdagangan sehingga dapat melunturkan dampak negatif yang di akibatkan oleh berkurangnya volume perdagangan.

cara menentukannya adalah sebuah negara yang memperlakukan tarif sampai batas tertentu kesejahteraan akan meningkat hingga ke titik maksimal. pada saat itulah tarifnya disebut tarif optimum. Tapi, jika pemerintah negara yang bersangkutan mengubah tarif  itu, maka tarif tersebut tidak lagi optimum sehingga tidak lagi meningkatkan kesejahteraannya, bahkan ia akan merugi.

2.      Apa pengaruh tarif terhadap Term Of Trade dan apa kaitannya dengan ekonomi di negara tersebut ?

Jawab  :

pengaruhnya pemberlakuan tarif yang bersangkutan akan menurunkan volume perdagangan, namun dalam waktu bersamaan juga akan meningkatkan nilai tukar perdagangannya. Kaitan nya dengan ekonomi negara tersebut adalah perbaikan nilai tukar perdagangan  cenderung menambah kesejahteraan dan kekuatan negatif nya kemerosotan volume  perdagangan.

3.      Meskipun menerima upah tinggi, terangkan mengapa belum tentu meningkatkan kesejahteraan pekerja migrasi ?

Jawab :

Dengan adanya tarif, tingkat kesejahteraan negara yang bersangkutan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kondisinya dimana perdagangan bebas.

penurunan kesejahteraan bersumber dari dua sebab, yaitu :

·         perekonomian tidak lagi memproduksi pada titik yang memaksimumkan nilai pendapatan dan harga dunia.

·         konsumen tidak dapat lagi berkonsumsi pada kurva indifferen tertinggi yang memaksimalkan kesejahteraan.

4.      Apa pengaruhnya terhadap indicator Rp / $ jika ?

·         subsidi belum hilang

·         pembayaran hutang luar negeri naik

·         tingkat harga indonesia naik

Jawab :

·         subsidi bbm hilang nilai tukar Rp/$ menguat

·         pembayaran hutang luar negeri naik, nilai tukar Rp/$ melemah

·         tingkat bunga indonesia naik nilai tukar Rp/$

5.      Untuk mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan ekspor, suatu negara melakukan intervensi untuk mendepresiasi nilai tukar mata uangnya. apa yang dilakukan dan adakah pengaruhnya terhadap inflasi. jika ada bagaimana tindakan yang dilakukan oleh bank sentral setelah intervensi dilakukan ?

Jawab : 

yang dilakukan bank sentral setelah intervensi dilakukan adalah melakukan operasi pasar terbuka yaitu jual beli surat berharga.

6.      Jika indonesia mengalami defisit secara berjalan (current account) tindakan apa yang dilakukan pemerintah dan apa pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia?

Jawab :

tindakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan ekspor. Pengaruhnya terhadap ekonomi indonesia naiknya tingkat suku bunga, perubahan harga, perubahan tingkat pendapatan.

Jurnal Etika Bisnis

ETIKA BISNIS

Jurnal Penelitian

Diajukan guna melengkapi salah satu syarat penilaian semester 7
Mata Kuliah Etika Bisnis
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

• Nama : Ryan Ignatius

• NPM : 16211515

• Kelas : 4EA22

• Dosen : Bonar S. Panjaitan

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2014

ABSTRAK

ETIKA BISNIS
Kata kunci: Etika Bisnis, Etika dalam kegiatan Pemasaran, Prinsip Etika Bisnis
Etika Bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Masalah yang menjadi kajian penelitian mengenai etika bisnis. Pembahasannya mengenai etika yang digunakan oleh pelaku bisnis didalam menjalankan bisnisnya. Dan perusahaan yang diteliti adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kesuksesan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis tidak hanya dilihat dari produk berkualitas yang dihasilkan, tetapi juga dari layanan yang diberikan dan etika yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Bisnis yang baik harus beretika dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsinya, baik secara besar (makro) maupun kecil (mikro). Belakangan ini banyak kasus pelangggaran etika dalam berbisnis, hal ini perlu dibenahi agar tatanan perekonomian Negara semakin membaik.
Untuk mencapai hal tersebut maka dalam menjalankan bisnis, salah satu yang terpenting untuk diperhatikan adalah etika berbisnis. Karena seperti yang kita ketahui, bisnis juga memiliki berbagai norma atau etika yang harus dijalankan oleh pelakunya, baik antara sesama pelaku bisnis maupun terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung.
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peranan yang sangat mempengaruhi perusahaan tersebut, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah pelaku bisnis yang ada disekitar kita menggunakan etika dalam menjalankan bisnisnya ?
2. Jika tidak, bagaimana bentuk pelanggarannya ?
3. Apa saja faktor penyebabnya ?
4. Bagaimana cara untuk mengatasinya ?
Dalam penulisan ini pembahasannya yaitu mengenai etika yang digunakan oleh pelaku bisnis didalam menjalankan bisnisnya. Dan perusahaan yang diteliti adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif.

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis, jurnal ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah pelaku bisnis disekitar kita menggunakan etika dalam berbisnis
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggarannya
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran
4. Untuk mengetahui cara untuk mengatasi pelanggaran tersebut
Disamping tujuan diatas jurnal ini disusun juga dengan tujuan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Etika Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Bonar Panjaitan.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang hendak dicapai berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang pentingnya etika dalam menjalankan sebuah bisnis.
2. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam bilang kewirausahaan khususnya tentang pelanggaran etika dalam bisnis, sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi siapa saja untuk kedepannya dalam memulai sebuah bisnis.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Etika Bisnis
Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.
Suatu etika membutuhkan evaluasi kritis atas seluruh situasi yang terkait. Dibutuhkan semua informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap mugkin (komprehensif) baik yang menyangkut nilai dan norma moral, maupun informasi empiris tentang situasi yang belum terjadi atau telah terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa mengambil keputusan yang tepat, baik tentang tindakan yang akan maupun yang telah dilakukan oleh pihak tertentu.
Adapun menurut Business & Society – Ethics and Stakeholder Management Business Stakeholder (Caroll & Buchholtz, 2000) adalah :
Ethics is the sicipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values. Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which relates to principles of right and wrong in behavior. Business ethics, therefore, is concerned with good and bad or right or wrong behavior that takes place within a business context. Concept of right and wrong are increasingly being interpreted today to include the more difficult and subtle questions of fairness, justice and equity.

2.2 Teori-teori Etika
Pada dasarnya teori etika ini terbagi atas dua macam, yaitu :
1. Teori Dentologi berasal dari bahasa yunani, “Deon” berarti kewajiban. Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan yang dilakukan sendiri.
2. Teori Teologi, yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat.

2.3 Prinsip-prinsip Etika Bisnis
Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan keseharian kita. Namun prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Menurut Sony Keraf (1998) prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut :
1. Prinsip Otonomi
Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. la akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti saja norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masak-masak. Dalam kaitan ini salah satu contohnya perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggan, diantaranya adalah:
a) Memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntutan mereka;
b) Memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk pelayanan yang tinggi dan memperbaiki ketidakpuasan mereka;
c) Membuat setiap usaha menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan, demikian juga kualitas Iingkungan mereka, akan dijaga kelangsungannyadan ditingkatkan terhadap produk dan jasa perusahaan;
d) Perusahaan harus menghormati martabat manusia dalam menawarkan, memasarkan dan mengiklankan produk.
2. Prinsip Kejujuran
Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis-nya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moril. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kejujuran:
a) Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis disini secara a priori saling percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya. Karena jika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang dicuranginya mau bekerjasama lagi, dan pihak pengusaha lainnya akan tahu dan tentunya malas berbisnis dengan pihak yang bertindak curang tersebut.
b) Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Kepercayaan konsumen adalah prinsip pokok dalam berbisnis. Karena jika ada konsumen yang merasa tertipu, tentunya hal tersebut akan rnenyebar yang menyebabkan konsumen tersebut beralih ke produk lain.
c) Kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkait dengan kepercayaan. Perusahaan akan hancur jika kejujuran karyawan ataupun atasannya tidak terjaga.
3. Prinsip Keadilan
Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah:
a) Keadilan legal. Ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara khusus dalam bidang bisnis, keadilan legal menuntut agar Negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi.
b) Keadilan komunitatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain. Dalam bisnis keadilan ini berlaku sebagai kejadian tukar, yaitu menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat.
c) Keadilan distributif. Atau disebut juga keadilan ekonomi, yaitu distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dalam dunia bisnis keadilan ini berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik.
4. Prinsip Saling Menguntungkan
Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling mengun-tungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation.
5. Prinsip Integritas Moral
Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan.
Dari kelima prinsip yang tentulah dipaparkan di atas, menurut Adam Smith, prinsip keadilanlah yang merupakan prinsip yang paling penting dalam berbisnis. Karena menurut Adam Smith, dalam prinsip keadilan khususnya keadilan komutatif berupa no harm, bahwa sampai tingkat tertentu, prinsip ini telah mengandung semua prinsip etika bisnis lainnya.
2.4 Etika Dalam Kegiatan Pemasaran
Pada dasarnya kegiatan pemasaran merupakan fungsi utama dalam menentukan bisnis perusahaan. Tenaga pemasaran merupakan sarana penghubung utama perusahaan dengan konsumen atau merupakan ujung tombak bisnis perusahaan.
Dalam persaingan pemasaran yang begitu ketat, kadang kita menemukan perusahaan yang melakukan pemasaran tanpa memperhatikan etika. Hal ini mungkin secara jangka pendek untung, namun jika untuk jangka panjang akan rugi. Karena masyarakat akan meninggalkan perusahaan yang melakukan kegiatan yang tidak etis tersebut.
Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi seorang manajer pemasaran untuk melakukan tindakan tidak etis, yaitu :
1. Manajer sebagai pribadi manusia, ada rasa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, untuk menangkalnya dibutuhkan pendidikan agama dan moral yang baik.
2. Kepentingan korporasi, adanya tekanan manajemen yang membuat seorang manajer dipaksa dengan kondisi tertentu biasanya dengan target yang sulit dicapai sehingga melakukan apa pun untuk mencapainya.
3. Lingkungan, yang ada disekitarnya yang langsung maupun tidak langsung membentuk perilaku manajer pemasaran itu.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah penarikan Indomie di Taiwan.

3.2 Data/Variabel yang Digunakan
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang di peroleh dengan menggunakan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah etika bisnis yang dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di Taiwan.

3.3 Metode Pengumpulan Data
1. Studi Pustaka (library research)
Metode pengumpulan data dengan membaca buku dan catatan lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam jurnal ilmiah.
2. Observasi
Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut penulis menggunakan data sekunder berupa artikel berita yang terdapat di beberapa portal berita.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Profile Objek Penelitian
PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa.
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. memiliki orientasi pasar, dimana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen.
Visi dan misi yang ditunjukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah dan tujuan untuk masa depan perusahaan.

4.2 Analisis/Pembahasan

4.2.1 Artikel Tentang Permasalahan Mie Instan Indofood di Taiwan
Inilah potret kekisruhan mi instan Indofood di Taiwan – Kontan.co.id, Senin 10 Oktober 2010 18:29 WIB, Jakarta. Departemen Kesehatan Taiwan menyatakan produk mi instan Indonesia mengandung zat pengawet E218 (Methyl P-Hydroxybenzoate) yang seharusnya digunakan untuk bahan kosmetik dan kecantikan. Kandungan ini ditemui dalam mi instan yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).
“Produk yang kami ekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. Jadi kami meyakini bahwa produk yang dimaksud bukan produk mie instan ICBP yang ditujukan untuk pasar Taiwan,” jelas Direktur ICBP Taufik Wiraatmadja dalam siaran persnya, Senin (11/10).
Atas kasus ini, Komisi VI DPR RI pun meminta klarifikasi dari Kementerian Perdagangan (Kemdag). “Kami meminta klarifikasi dari atase perdagangan menganai pelarangan masuk mie instan ke Taiwan,” kata Mirati Dewaningsih dari Fraksi PKB saat melakukan rapat kerja dengan Kemdag; yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Ardiansyah Parman didamping oleh seluruh atase perdagangan dan kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dari seluruh negara, hari ini.
Bambang Mulyatno, Kepala Bidang Perdagangan, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei disela-sela rapat kerja di komisi VI DRP RI di Jakarta, hari ini menguraikan kisruhnya mi instan Indonesia di Taiwan. Menurutnya, temuan pemerintah Taiwan ini mengindikasikan adanya persaingan pasar mi instan di negara itu. Pasalnya, mi instan dari Indonesia mengalami kenaikan ekspor karena jumlah konsumsinya yang meningkat.
Bayangkan konsumennya saja dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bisa mencapai 150.000 orang, belum termasuk orang-orang yang ada disekitarnya, kata Bambang.

4.2.2 Artikel Pelanggaran Dalam Etika Pemasaran dan Produksi Indomie di Taiwan
TEMPOInteraktif, Taiwan – Dua jaringan supermarket terbesar di Taiwan berhenti menjual produk mi instan merek Indomie setelah pemerintah Taiwan menemukan bahan pengawet yang dilarang di produk asal Indonesia.
Pusat Keamanan Makanan Taiwan telah menguji mi tersebut dan bakal menanyakannya terhadap insiden tersebut ke para importir dan distributor. Importir dari Hong Kong mengatakan mi-mi tersebut diperkirakan dibawa ke Thailand secara ilegal.
Beberapa warga Taiwan mengatakan mereka akan membeli mi merek lain. Sementara, para tenaga kerja Indonesia di Taiwan mengaku akan tetap memakan Indomie karena harganya enak dan murah.
Pemerintah Taiwan mengumumkan menarik mi instan Indomie, Jumat. Penarikan itu dilakukan setelah dua bahan pengawet terlarang, methyl p-hydroxybenzoate dan benzoic acid, ditemukan di dalam Indomie. Bahan pengawet tersebut hanya dibolehkan untuk kosmetik.
Bahan pengawet tersebut dilarang digunakan di makanan-makanan di Taiwan, Kanada, dan Eropa. Jika bahan pengawet tersebut dikonsumsi, bisa menyebabkan orang muntah. Bahkan, kalau bahan pengawet tersebut dimakan untuk jangka waktu yang cukup lama atau dalam jumlah yang banyak, itu bisa menyebabkan metabolic acidosis, sebuah kondisi akibat terlalu banyak mengkonsumsi asam.
Jaringan toko ParknShop dan Wellcome menarik semua produk Indomie dari supermarket-supermarket milik mereka. Importir Indomie di Taiwan, Fok Hing (HK) Trading, mengatakan mi produk Indomie sudah memenuhi standar keamanan makanan di Hong Kong maupun Badan Kesehatan Dunia (WHO). Fok Hing (HK) Trading mengutip penilaian kualitas Indomie pada Juni yang menyatakan tidak menemukan kandungan pengawet terlarang di Indomie. “Mi Indomie aman dimakan dan mereka masuk ke Hong Kong melalui salurang impor resmi,” tulis Fok Hing (HK) Trading. “Produk yang mengandung racun dan ditemukan di Taiwan diduga diimpor secara ilegal.”
Sementara itu, produsen Indomie di Indonesia, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), mengatakan produk-produk mereka sudah memenuhi standar internasional.)
“ICBP menegaskan bahwa produk-produknya telah sesuai dengan petunjuk global yang dibuat CODEX Alimentarius Commission, badan standar makanan internasional. Kami sedang mengkaji situasi di Taiwan terkait beberapa laporan tersebut dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi konsumen kami di negara itu dan negara lainnya,” ujar Direktur ICBP Taufik Wiraatmadja dalam siaran pers di situs Indofood, Senin (11/10).

4.3 Hasil Penelitian
Berdasarkan uraian artikel berita diatas, ditemukan beberapa pelanggaran etika bisnis yang dilakukan PT Indofood, diantaranya :
1. Kandungan zat yang terlarang di negara tersebut sebagai penyebab produk ini ditarik dari peredarannya, Diperkirakan bahwa kandungan dalam produk mie instan tersebut memiliki zat bahan kosmetik, yaitu methyl p-hydroxybenzoate dan benzoic acid.
2. Diperkirakan juga bahwa produk yang masuk ke Taiwan adalah produk ilegal, dan bukan milik PT. Indofood. Akan tetapi masih menjadi tanggung jawab PT. Indofood untuk mengklarifikasi zat yang ada dalam produk Indomie mereka.
Kasus diatas menerangkan adanya perbedaan standar mutu yang digunakan produsen indomie dengan pemerintahan Thailand yang masing-masing berbeda ketentuan batas aman dan tidak aman suatu zat digunakan dalam pengawet,dalm hal ini Indonesia memakai standart BPOM dan CODEX Alimentarius Commission (CAC) yang diakui secara internasional.
Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/MENKES/PER/IX/88 tentang bahan tambahan makanan menteri kesehatan Republik Indonesia yang berisi :
a) Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235/Menkes/Per/VI/79 tentang Bahan Tambahan Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 237/Menkes/Per/VI/79 tentang Perubahan Wajib Daftar Makanan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 238/Menkes/SJ/VI/79 tentang Keharusan Menyertakan Sertifikat Analisa Pada Setiap Impor Bahan Tambahan Makanan.
b) Bahwa setiap orang yang memproduksi makanan untuk diedarkan menggunakan bahan apapun yang dinyatakan terlarang sebagai bahan tambahan pangan.
Sedangkan Taiwan menggunakan standar yang berbeda yang melarang zat mengandung Methyl P-Hydroxybenzoate yang dilarang di Taiwan. Hal ini yang dijadikan pokok masalah penarikan indomie oleh karana itu akan dilakukan penyelidikan dan investigasi yg lebih lanjut.
Pada Pasal 4 ( C )UU PK adalah menyinggung tentang hak konsumen (konsumen di Taiwan) : Hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari penulisan ini dapat kita simpulkan bahwa Pelanggaran etika bisnis dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua.
Seperti pada kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (produk mie instan) masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka dan juga masalah mengenai illegal nya produk tersebut.

5.2 Saran
Seharusnya PT. Indofood lebih jeli dalam menggunakan zat-zat kandungan yang ada di dalam produk mereka. Seperti halnya produk Indomie, memang disukai oleh masyarakat Indonesia di luar negeri dengan harga murah dan rasa yang enak. Akan tetapi ketika menggunakan kandungan yang membahayakan, itulah yang melanggar etika produksi. Untuk prediksi bahwa produk di Taiwan itu adalah ilegal, PT. Indofood harus lebih jeli dalam pengawasan produk-produk mereka yang telah di distribusi. Jangan sampai ketika sudah di distribusi ke negara lain, di negara lain itu diolah kembali dengan kandungan berbahaya untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA
Arijanto, Agus. 2011. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis. Jakarta: Grafindo.
Bartono, P.H., SE. 2005. Today Business Ethics, Jakarta: Elex Media Komputindo.
Beekun, Rafik Issa. 1997. Islamic Business Ethics. Herndon, VA: International Institute of Islami Thought
Bennet, Johm C. 1997. “Principles and The Context, Can Ethical Principles Guide Action?” Dalam Bennet, John C. et al. Storm over Ethics. United Churches Press, The Bethany Press: Cambridge.
H. Triyo Rachmadi, S.Kep. (2013, 08 Oktober). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP). Kebumenkab.go.id [Online]. Tersedia: http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/article/detail/44
Kustin Ayuwuragil D. Tanpa Tahun. Biografi Indofood CBP Sukses Makmur. Profil.merdeka.com [Online]. Tersedia: http://profil.merdeka.com/indonesia/i/indofood-cbp-sukses-makmur/
Suhendra. (2010, 11 Oktober). Laris Manis di Taiwan, Kasus Indomie ‘Berbahaya’ Berindikasi Perang Dagang. Finance detik.com [Online]. Tersedia: http://finance.detik.com/read/2010/10/11/141628/1461188/4/laris-manis-di-taiwan-kasus-indomie-berbahaya-berindikasi-perang-dagang
Wikipedia. (2014, 29 Juli). Indofood Sukses Makmur. Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Indofood_Sukses_Makmur